Langkah-Langkah mekanisme
Bila Anda ingin mendirikan perusahaan, Anda
dapat memetik pelajaran dari pengalaman saya.
Langkah-langkah yang saya tuliskan ini adalah
hasil observasi saya di lapangan- mulai dari mengunjungi kantor kepala desa
(kelurahan), bertemu dengan notaris, mendapatkan informasi dari kantor pajak,
dan Departemen Hukum dan HAM dan Badan Perizinan Terpadu (BPT).
Ada lima langkah utama.
Pertama, membuat akte perusahaan ke notaris.
Pertama, membuat akte perusahaan ke notaris.
Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat
mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda ke notaris. Biasanya akte ini berisi
informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik
modal, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para
komisaris.
Kedua, mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha.
Kedua, mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha.
Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau
kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini,
Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama.
Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Biasanya Anda dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan kelurahan lain kelurahan.
Ketiga, mengurus NPWP perusahaan.
Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Biasanya Anda dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan kelurahan lain kelurahan.
Ketiga, mengurus NPWP perusahaan.
Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan
adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan
dan surat keterangan domisili. Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh kira-kira 2
jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, Anda sudah
mendapatkannya di siang hari. Selain itu, tidak ada biaya administrasi yang
perlu Anda bayar.
Keempat, mendapatkan Surat Keputusan pendirian perusahaan dari
Departemen Hukum dan HAM.
Keempat, mendapatkan Surat Keputusan pendirian perusahaan dari
Departemen Hukum dan HAM.
Ini biasanya diurus oleh notaris Anda. Notaris
biasanya menyerahkan salinan akte perusahaan, Surat Keterangan Domisili dan
NPWP perusahaan Anda untuk mendapatkan SK perusahaan.
Kelima, mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
Kelima, mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan
perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi. Mengurus SIUP relatif sama di
berbagai tempat.
Di Pemda Kabupaten Bogor misalnya, persyaratan untuk mendapatkan SIUP adalah sebagai berikut:
Di Pemda Kabupaten Bogor misalnya, persyaratan untuk mendapatkan SIUP adalah sebagai berikut:
- Mengisi Formulir pengajuan SIUP dengan materai
- Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan (Direktur Utama/Direktur)
- Pas Photo Direktur Utama/Direktur (berwarna dan berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar)
- Fotocopy NPWP Direktur Utama/Direktur
- Surat Keterangan Domisili Usaha
- Fotocopy izin tertentu untuk usaha-usaha tertentu
- Fotocopy akte pendirian dan pengesahannya (SK dari Departemen Hukum dan HAM)
- Surat Kuasa bila pengurusan dikuasakan (dengan materai Rp6000) dan KTP yang diberi kuasa
TDP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar